Everything about website cortax
Everything about website cortax
Blog Article
nya dengan cara komunikasi dengan berbagai pihak, supaya betul-betul mereka samakan frekuensi sistem mereka dengan sistem yang kami bangun saat ini,” ungkapnya.
memungkinkan setiap transaksi perpajakan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah, mengurangi risiko manipulasi details, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang baru.
dalam sistem Coretax juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan facts perpajakan. Blockchain
Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme saldo deposit pajak.
Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permintaan akses electronic serta mengaktivasi NIK menjadi NPWP dengan lebih mudah dan cepat.
Kewajiban perusahaan sebagai pemberi penghasilan tidak hanya menghitung PPh 21/26 dan memotong slip gaji karyawan, tetapi juga melaporkan SPT Masa setiap bulan. Kini semua pelaporan SPT wajib dilakukan secara on-line
menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi knowledge.
Dengan sistem pajak electronic ini, pemerintah berupaya menyediakan administrasi pajak yang lebih terstruktur dan mudah diaudit.
Menu ini memberikan informasi kompensasi pajak untuk berbagai jenis pajak, seperti PPN dan PPh, sehingga wajib pajak dapat memantau hak mereka secara transparan.
Implementasi Coretax menjadi bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh DJP untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akurat, dan cepat.
Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien.
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan knowledge, details analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem click here pendukungnya.
Dengan aturan pelaksanaan tersebut, kami harap pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 akan mudah tercapai,” jelas Dwi melalui keterangan resmi yang diterima